Pengertian dan Sistem Pemerintahan Indonesia dari Masa Ke Masa Lengkap

Sistem pemerintahan Indonesia – Seperti yang kita tahu bahwa hampir di setiap negara mempunyai sebuah sistem untuk menjalankan kepemerintahannya dari masa ke masa. Adapun sistem yang dijalankan tersebut biasanya juga disebut sebagai sistem pemerintahan.

Apabila kita amati memang ada beberapa sistem pemerintahan yang berlaku seperti sistem presidensial dan parlementer. Namun kedua sistem tersebut tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan, sebab bagaimanapun sebuah bangsa juga harus paham betul tentang karakteristik negaranya sebelum menerapkan sistem kepemerintahan supaya tidak mendapati hambatan-hambatan besar yang bisa mengganggu kelangsungan tata negara.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Sistem pemerintahan parlementer menjadikan pengaruh rakyat terhadap politik sangat besar, jadi bisa dikatakan suara rakyat akan sangat di dengar dan diperhatikan oleh parlemen.
  • Keberadaan parlementer sebagai perwakilan rakyat semakin memudahkan dalam pengawasan pemerintah sehingga bisa berjalan dengan baik.
  • Kebijakan-kebijakan yang di buat dapat lebih mudah di tangani secara cepat karena penyesuaian pendapat antara legislatif dan eksekutif bisa dilakukan dengan mudah. Jadi hal tersebut disebabkan karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada di bawah satu naungan partai.
  • Pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pembuatan kebijakan publik sangat jelas.
Sistem pemerintahan indonesia

Sumber : santrigaul.net

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Kabinet menjadi lebih mudah untuk di bubarkan karena ketidakpercayaan masa terhadap parlemen.
  • Tingkat keberhasilan sistem pemerintahan akan sulit dicapai apabila terlalu banyak partai yang bersuara.
  • Parlemen menjadi tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Karena pengalaman saat menjadi anggota parlemen bisa dijadikan modal penting untuk menjabat sebagai anggota eksekutif.

Baca juga : Contoh Teks Laporan Hasil Observasi Singkat

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

  • Pemerintah memiliki waktu yang lebih leluasa karena dalam tahap ini sudah tidak lagi di bayang-bayangi oleh adanya krisis kabinet.
  • Parlemen sudah tidak bisa lagi menjatuhkan menteri karena bertanggung jawab terhadap presiden.
  • Masa jabatan para anggota badan eksekutif memiliki jaminan dan kepastian sesuai dengan jangka waktu tertentu, misalnya seperti masa jabatan presiden Indonesia selama 5 tahun.
  • Badan legislatif bukan menjadi tempat kaderisasi atas jabatan-jabatan eksekutif, karena dari pihak luar pun juga bisa masuk ke dalam parlemen.
  • Penyusunan program kerja kabinet akan menjadi lebih mudah dan tentunya harus disesuaikan dengan masa jabatan.

Kelemahan Sistem Pemerintah Presidensial

  • Pengawasan rakyat menjadi lemah.
  • Suara rakyat tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan politik.
  • Kekuasaan eksekutif sudah di luar dari pengawasan badan legislatif sehingga antara kedua badan tersebut bisa terjadi keputusan yang tidak tegas serta memakan waktu lama.
  • Apabila kita melihat sejarah, sejak tahun 1945 hingga sekarang ini Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan tersebut (presidensial dan parlementer). Di samping itu juga diberlakukan perubahan dasar-dasar sistem pemerintahan semenjak adanya amandemen UUD 1945.
  • Berdasarkan UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi dalam penerapannya, Indonesia juga pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena alasan dan kondisi tertentu.
pengertian sistem pemerintahan indonesia

Sumber : satujam.com

Sistem Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa

  • Tahun 1945 – 1949

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Pada awalnya Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun karena pada saat itu kedatangan sekutu maka terjadi pembagian kekuasaan yang mana badan eksekutif di kuasai oleh Perdana Menteri sehingga berubahlah sistem pemerintahan menjadi parlementer.

  • Tahun 1949 – 1950

Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer

Jadi pada tahun tersebut sistem pemerintahan Indonesia ialah serikat dengan konstitusi RIS, dengan kata lain yang digunakan adalah sistem parlementer. Akan tetapi dalam penerapannya tidak sepenuhnya bisa di terapkan sehingga lebih dikenal dengan bentuk pemerintahan Quasy Parlementer.

  • Tahun 1950 – 1959

Sistem Pemerintahan : Parlementer

sistem pemerintahan dari masa ke masa

Sumber : satujam.com

  • Tahun 1959 – 1966

Sistem Pemeritahan : Presidensial

Presiden yang menjabat di tahun tersebut mengeluarkan sebuah dekrit presiden 1959 yang berisi :

  1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan memberlakukan kembali UUD 1945
  2. Pembubaran Badan Konstitusi
  3. Pembentukan DPR dan DPA untuk sementara
  • Tahun 1966 – 1998

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Baca juga : Contoh batasan masalah dalam skripsi

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan

Berdasarkan UUD 1945 ketika belum di amandemen, Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai 7 kunci utama sistem pemerintahan negara sebagai berikut :

  • Indonesia merupakan sebuah negara yang menegakkan hukum (Rechtsstaat)
  • Kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
  • Sistem Konstitusional
  • Kekuasaan yang di miliki oleh kepala negara tidak terbatas
  • Kepala negara tidak bertanggung jawab terhadap DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
  • Posisi menteri negara sebagai pembantu presiden, namun menteri negara tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
  • Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR.

Jadi dengan 7 pokok kunci di atas pada masa pemerintahan orde baru bisa berjalan dengan kuat dan stabil sehingga pemerintahan mempunyai kekuasaan yang besar. Dengan sistem pemerintahan presidensial yang di terapkan pada saat itu juga mempunyai kelemahan dalam sektor pengawasan DPR. Akan tetapi kelebihannya menjadikan kondisi pemerintah yang lebih stabil.

sistem pemerintahan presidensial

Sumber : aktual.com

Pada akhir  masa orde baru terjadi pergerakan besar-besaran guna mereformasi sistem yang berjalan di pemerintahan untuk lebih demokratis. Nah, untuk mewujudkan yang demikian maka diperlukan sebuah pemerintah dengan model konstitusional. Jadi dalam pemerintahan konstitusional di dalamnya akan ada batasan-batasan kekuasaan serta jaminan hak asasi. Barulah di lakukan pasca itu diberlakukan amandemen UUD 1945  sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Tujuan dilakukan amandemen dengan harapan sistem pemerintahan yang berlaku menjadi lebih demokratis sesuai yang di inginkan.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Dilakukan Amandemen

  • Bentuk pemerintahan yang berlaku adalah republik konstitusional, sementara sistem pemerintahan yang berjalan ialah pemerintahan presidensial.
  • Berbentuk negara kesatuan dengan prinsip daerah kekuasaan yang luas. Jadi wilayah negara Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi.
  • Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
  • Parlemen yang ada terdiri atas 2 bagian yakni DPR dan DPD. Jadi para anggota dewan merupakan anggota MPD, sementara DPR mempunyai kekuasaan legislatif serta kekuasaan untuk mengawasi jalannya sistem pemerintahan.
  • Sistem pemerintahan setelah amandemen mengambil unsur-unsur dari sistem seperintahan parlemen dan dilakukan pembaharuan untuk meminimalkan kelemahan yang terdapat pada sistem presidensial.
  • Menteri atau kabinet di angkat oleh presiden

Jadi dengan melihat fakta mengenai sistem pemerintahan di Indonesia, memang dari masa ke masa terus terjadi perubahan dan pembaharuan. Terlebih lagi itu di tujukan untuk memperbaiki sistem presidensial yang lama.  Adapun perubahan tersebut di antaranya seperti adanya pemilihan secara langsung, mekanisme checks dan balance, sistem bikameral dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan.

Demikianlah informasi lengkap mengenai sejarah singkat sistem pemerintahan Indonesia, dari sejak awal kemerdekaan hingga sekarang ini. Semoga artikel di atas bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita mengenai sistem pemerintahan yang ada di negara kita tercinta.

Leave a Reply